Menuju Vietnam, Kim Jong Un Membawa Ancaman


Pemimpin Korea Utara Kim Jong un bersama sejumlah pejabat tinggi telah meninggalkan Pyongyang dengan kereta untuk menuju Vietnam guna melakukan pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Keberangkatan Kim diiringi dengan ancaman jika pertemuan ini berakhir tanpa hasil maka rakyat Amerika Serikat “tidak pernah bebas dari ancaman keamanan.”

Kantor berita resmi Korea Utara KCNA mengecam para sejumlah politisi Amerika karena “bersekongkol mengganggu” pertemuan puncak yang rencananya akan dilaksanakan Rabu dan Kamis di Hanoi.

KCNA menuding pemerintahan Trump “mendengarkan” para oposisi mengenai dialog-dialog, bahkan setelah Amerika melakukan usaha-usaha diplomatik dengan Korea Utara.

“Jika negosiasi DPRK-Amerika berakhir tanpa hasil sebagaimana diharapkan oleh kekuatan-kekuasan oposisi, rakyat Amerika tidak akan pernah bebas dari ancaman keamanan yang membuat mereka panik dan kemudian tanggung jawab akan dibebankan pada mereka,” kata KCNA.

Kim pada Minggu sedang dalam perjalanan dengan kereta api melintasi China, menurut laporan media. Kim meninggalkan Pyongyang dengan kereta pada Sabtu 23 Februari sore. Ia didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi Korea Utara serta saudara perempuannya yang berpengaruh, menurut laporan media negara Korut.

Pertemuan Trump dan Kim di Hanoi akan berlangsung delapan bulan setelah keduanya melakukan pertemuan puncak bersejarah untuk pertama kali di Singapura, yaitu antara seorang presiden AS yang sedang menjabat dan seorang pemimpin Korea Utara.

Pada pertemuan di Singapura, keduanya berjanji untuk menjalankan langkah menuju perlucutan senjata nuklir secara penuh di Semenanjung Korea.

Dengan hanya sedikit kemajuan yang terlihat sejak pertemuan puncak pada Juni tahun lalu, Trump dan Kim kemungkinan akan berupaya membangun hubungan pribadi mereka untuk membuat kemajuan di Hanoi.

Kedua pihak berada di bawah tekanan untuk menempa perjanjian yang lebih spesifik dibandingkan yang telah dicapai di Singapura. Menurut sejumlah pengkritik, terutama Amerika Serikat, perjanjian di Singapura itu kurang rinci.

Pemerintahan Trump telah menekan Korea Utara untuk menghentikan program senjata nuklirnya, yang jika digabungkan dengan kemampuan rudalnya bisa mengancam Amerika Serikat. Tekanan tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi Korut sebelum AS memberikan berbagai kemudahan bagi negara itu.

Sementara itu, Korea Utara menginginkan pelonggaran sanksi-sanksi oleh berbagai pihak pimpinan AS, jaminan keamanan serta pengakhiran secara resmi Perang Korea 1950-1953. Perang tersebut berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian.