Muhammad Ali Tak Butuh Pengampunan dari Donald Trump

 
Muhammad Ali, sang petinju legendaris (AP Photo)

Donald Trump memenuhi permintaan bintang reality show Kim Kardashian untuk mengampuni Alice Marie Johson, perempuan 63 tahun yang divonis pidana seumur hidup dalam kasus narkoba.

Setelah itu, Presiden Amerika Serikat itu mengaku sedang mempertimbangkan untuk memberi pengampunan pada Muhammad Ali, sang petinju legendaris.

Hal tersebut disampaikan sang miliarder nyentrik di Gedung Putih sebelum bertolak menuju Quebec, Kanada untuk menghadiri KTT G7.

Donald Trump mengatakan, nama Muhammad Ali termasuk dalam daftar 3.000 orang yang sedang dipertimbangkannya untuk diberi pengampunan. Alasannya, "karena mereka telah diperlakukan dengan tidak adil," kata Trump seperti dikutip dari BBC News, Sabtu (9/6/2018).

"Saya memikirkan Muhammad Ali. Saya memikirkan soal itu dengan sangat serius, juga hal-hal lainnya," kata Trump. 

Muhammad Ali dinyatakan terbukti bersalah pada 1967, saat petinju bernama asli Cassius Clay itu menolak ikut wajib militer dalam Perang Vietnam.

Kala itu, Ali mendasarkan penolakannya pada keyakinan agama, dan penentangannya pada keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam.

Seperti dikutip dari VOA Indonesia, Ali kemudian ditangkap dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan federal tahun 1967 karena melanggar peraturan wajib militer.

Gelar-gelar kejuaraan tinjunya dicabut dan ia diwajibkan membayar denda 10 ribu dolar. Ali juga divonis hukuman penjara lima tahun, tapi tidak ditahan sambil menunggu hasil permohonan bandingnya.

Selama empat tahun berikutnya ia tidak bisa ikut bertanding dalam dunia tinju, dan Ali menjadi aktivis sosial, berbicara menentang perang Vietnam dan mendukung persamaan hak.

Tahun 1971 Mahkamah Agung AS membatalkan putusan pengadilan dan menerima argumen Ali bahwa ia harus dibebaskan dari wajib militer atas alasan keagamaan.

Pada tahun 1977, pada hari pertamanya sebagai presiden, Jimmy Carter mengeluarkan perintah pengampunan umum bagi ratusan ribu warga Amerika yang tidak mau ikut perang.

Seandainya Mahkamah Agung tidak membatalkan hukuman Ali tahun 1971 itu, kata para pakar, Muhammad Ali pastilah akan termasuk di antara orang-orang yang diampuni oleh Presiden Carter.

Tak ayal, pihak kuasa hukum Muhammad Ali pun langsung bersuara. "Kami menghargai sentimen Presiden Trump, namun pengampunan tersebut sama sekali tak diperlukan," kata pengacara Ron Tweel dalam pernyataannya.

Putusan Mahkamah Agung pada 1971 menjadi dasar penolakan pihak Muhammad Ali. "Tak ada dasar yang menyakinkan mengapa pengampunan diperlukan," kata pengacara, mengomentari Donald Trump.